bournesofdaytona.com – Dalam konteks kebijakan publik, Todung menjelaskan bahwa tren kriminalisasi terhadap para pejabat dapat menimbulkan resiko serius bagi bangsa. Ia menegaskan bahwa jika situasi ini terus berlanjut, banyak profesional dan intelektual yang memiliki integritas tinggi akan enggan untuk terlibat dalam pemerintahan. “Mereka akan memilih untuk bekerja di luar negeri, yang bisa memicu fenomena brain drain,” ujarnya.
Todung juga mengkritisi dasar hukum yang digunakan oleh Kejaksaan Agung dalam menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka. Ia berpendapat bahwa pengadaan Chromebook merupakan langkah strategis sejalan dengan visi digitalisasi pendidikan yang telah diperjuangkan Nadiem sejak menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Menurutnya, keputusan tersebut tidak hanya merupakan kebijakan administratif, tetapi juga bagian dari agenda besar untuk mentransformasi sistem pendidikan nasional.
“Nadiem memiliki wawasan yang jelas tentang pentingnya literasi digital dan kemampuan teknologi bagi siswa Indonesia. Di bawah kepemimpinannya, ada dorongan untuk belajar bahasa Inggris, coding, serta pemahaman terhadap komputer dan internet,” jelas Todung. Ia menambahkan bahwa setiap menteri berhak mengambil kebijakan selagi keputusan tersebut tidak melanggar hukum dan tidak mendatangkan keuntungan pribadi.
Dalam pandangannya, penetapan Nadiem sebagai tersangka mencerminkan penilaian yang kurang tepat terhadap keputusan kebijakan publik yang diambilnya. Todung menekankan pentingnya menghargai tindakan inovatif yang dapat memperkuat pendidikan dan mempersiapkan generasi masa depan menghadapi dunia digital.