bournesofdaytona.com – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengumumkan bahwa pembangunan infrastruktur dan layanan publik di desa-desa yang menjadi kawasan industri akan menjadi prioritas pada tahun 2026. Ia menegaskan bahwa desa-desa yang memiliki pabrik harus mendapatkan perhatian dalam hal pembangunan agar dapat berkontribusi lebih optimal bagi daerah.
Pernyataan ini disampaikan Dedi dalam Rapat Koordinasi Ketenagakerjaan yang berlangsung di Gedung Sigrong Bale Sri Baduga, Purwakarta, pada hari Selasa. Dedi mengungkapkan bahwa banyak desa yang menjadi penyumbang pajak melalui aktivitas industri, tetapi infrastruktur dan layanan dasar di desa tersebut masih jauh dari memadai.
“Desa yang menghasilkan pajak kini menghadapi berbagai tantangan. Kantor desa belum layak, jalan rusak, dan akses pendidikan serta gizi masih terbatas bagi warganya,” jelas Dedi. Ia juga menyoroti adanya ketegangan antara pemerintah desa dan perusahaan, khususnya ketika desa meminta dukungan dana tetapi tidak didukung dengan perbaikan kualitas lingkungan.
Dedi menekankan pentingnya agar desa-desa penghasil pajak mampu berkembang dan memberikan kehidupan yang layak bagi warganya. Sebagai langkah awal, ia berencana untuk memantau langsung kontribusi pajak dari masing-masing desa. Hasil dari pengecekan ini, ujar Dedi, akan diumumkan secara terbuka agar desa-desa yang memberikan kontribusi besar bisa mendapatkan perhatian khusus dalam pembangunan.
Langkah ini merupakan bagian dari kebijakan pembangunan berbasis keadilan fiskal, dengan tujuan mendistribusikan manfaat pembangunan sesuai kontribusi ekonomi daerah, khususnya di tingkat desa. Dedi berharap agar strategi ini mampu memperkuat sinergi antara industri dan masyarakat desa, serta menghasilkan pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan di Jawa Barat.