bournesofdaytona.com – Anggota Komisi XII DPR RI, Alfons Manibui, mendesak PT PLN (Persero) untuk memperkuat program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) agar masyarakat di sekitar pembangkit listrik dapat merasakan manfaat nyata. Dalam pernyataannya di Jakarta, Senin, Alfons menekankan pentingnya dampak positif bagi komunitas lokal melalui program yang mencakup kesehatan, pendidikan, pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta pelestarian lingkungan.
Alfons menyatakan bahwa TJSL seharusnya menjadi bagian integral dari operasional PLN. Ia menyoroti perlunya pemberdayaan UMKM di sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata, serta pelatihan keterampilan bagi tenaga kerja muda. Selain itu, pengelolaan limbah, rehabilitasi ekosistem pesisir, dan penyediaan fasilitas kesehatan serta pendidikan harus menjadi fokus utama. Kejelasan dalam pelaksanaan TJSL dianggap krusial, di mana transparansi dan keberlanjutan harus dijunjung tinggi.
Komisi XII DPR RI berkomitmen untuk mendorong agar PLN memiliki peta jalan TJSL yang jelas. Alfons mengusulkan agar evaluasi program tersebut menjadi syarat dalam perpanjangan izin operasional pembangkit di masa mendatang. Menurut data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), total kapasitas pembangkit listrik nasional diperkirakan mencapai 100,6 gigawatt pada 2024–2025, dengan sekitar 85 persen masih bergantung pada bahan bakar fosil.
Ada juga laporan dari International Energy Agency (IEA) yang menunjukkan bahwa pembangkit berbasis fosil menyumbangkan 35 persen emisi karbon dioksida di sektor energi Indonesia. Dalam hal ini, Alfons menilai bahwa dengan skema TJSL yang efektif, dana CSR sektor kelistrikan dapat lebih baik dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta mendukung transisi energi yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan. Ia menegaskan, PLN harus berperan sebagai mitra pembangunan yang inklusif dan berpihak kepada masyarakat.