bournesofdaytona.com – Presiden Prabowo Subianto mengumumkan rencananya untuk menghapus tantoem bagi komisaris dan direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pernyataan ini disampaikan dalam rapat tentang RUU APBN Tahun Anggaran 2026 yang berlangsung di Jakarta pada Jumat, 15 Agustus 2025.
Prabowo menyatakan bahwa pengelolaan BUMN saat ini tidak masuk akal, terutama ketika perusahaan mengalami kerugian namun jumlah komisaris tetap banyak. Ia mengusulkan untuk memotong jumlah komisaris dari yang sebelumnya hingga enam orang menjadi hanya empat atau lima. Selain itu, dirinya menegaskan perlunya menghilangkan tantiem.
Dalam penjelasannya, Prabowo mengungkapkan bahwa aset BUMN di Indonesia memiliki nilai lebih dari USD 1.000 triliun, dan seharusnya BUMN dapat memberikan kontribusi minimal USD 50 miliar kepada negara. Ia berpendapat bahwa dengan kontribusi tersebut, anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tidak akan mengalami defisit. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, Prabowo telah memberikan tugas kepada Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia.
Prabowo juga mengungkap ketidakpahaman dirinya tentang istilah tantiem, yang ia anggap tidak membawa manfaat bagi perekonomian negara. Ia mempertanyakan besaran tantiem yang diterima komisaris BUMN, yang sering kali mencapai angka fantastis, yakni sekitar Rp40 miliar per tahun, meskipun pertemuan hanya dilakukan sekali sebulan.
Dalam penutupnya, Prabowo menegaskan bahwa tidak ada kebutuhan bagi direksi yang menerima tantiem jika BUMN mengalami kerugian. Ia menyerukan agar keuntungan yang dilaporkan adalah keuntungan yang nyata, bukan sekadar akal-akalan.